Hak & Kewajiban Pegawai BPK Dalam Perspektif Hukum

Hak dan kewajiban pegawai pelaksana BPK dalam pelaksanaan tugas diwujudkan untuk memperkuat peran dan kinerja BPK sebagai lembaga yang bebas, mandiri yang profesional. Apa jadinya jika hak dan kewajiban tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini akan mempengaruhi kinerjanya. Untuk itu setiap pegawai perlu mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya dan bagaimana pelaksanaannya serta akibat pegawai tidak melaksanakan kewajiban dan upaya hukum yang harus dilakukan apabila haknya tidak diberikan/dihambat.

Apa hak-hak dan kewajiban setiap pegawai BPK sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pegawai apabila haknya dilanggar dan sanksi apa yang diterapkan terhadap pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya?

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan oleh pegawai pelaksana BPK yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dituntut menjunjung tinggi independen, integritas dan profesional.

Untuk menegakkan kedisiplinan, integritas dan profesionalisme pegawai BPK wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan  Kode Etik yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007, SK Sekjen BPK Nomor 117/SK/VIII.3/8/2001 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan SK Sekjen BPK Nomor 189/SK/VIII-VIII.3/7/2006 dan masih banyak lagi peraturan yang mengatur dan mengikat pegawai pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban yang dimiliki seorang pegawai pelaksana BPK sebagai berikut:

Selengkapnya….

Sumber: Sie Infokum – Ditama Binbangkum (http://www.jdih.bpk.go.id)

 

Leave a Reply


5 − = four